ASPEK
HUKUM DAN REGULASI PRAKTIK KEPERAWATAN
ASPEK
HUKUM DAN REGULASI PRAKTIK KEPERAWATAN
A. Definisi Hukum
Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau
kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; atau keseluruhan peraturan tingkah
laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan
pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur dan
menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Berkembang di dalam masyarakat dalam
kehendak, merupakan sistem peraturan, sistem asas-asas, mengandung pesan
kultural karena tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.
Pengertian hukum kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang
mengatur hak dan kewajiban baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya
kesehatan maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan
tersebut dalam segala aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
serta organisasi dan sarana.
B. Pentingnya Undang-Undang Dalam Praktik Keperawatan
Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Praktik
Keperawatan dibutuhkan. Pertama, alasan filosofi. Perawat telah memberikan
konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam
memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari
perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian
tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum,
bahkan cenderung menjadi objek hokum (WHO, 2002).
Kedua, alasan yuridis. UUD 1945, pasal 5, menyebutkan bahwa
Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat. Demikian Juga UU Nomor 23 tahun 1992, Pasal 32, secara
eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan
berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan
oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Sedang
pasal 53, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan
hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ditambah lagi, pasal
53 bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi
standar profesi dan menghormati hak pasien. Disisi lain secara teknis telah
berlaku Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang
Registrasi dan Praktik Perawat.
Ketiga, alasan sosiologis. Kebutuhan masyarakat akan
pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini
karena adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari
model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan
pengobatan, ke paradigma sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan
gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996).
Disamping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan
yang mudah dijangkau, pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian
integral dari pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada
pemberian dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan. Keperawatan merupakan
salah satu profesi dalam dunia kesehatan . Sebagai profesi, tentunya pelayanan
yang diberikan harus professional, sehingga perawat/ners harus memiliki
kompetensi dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikan kode
etik dan moral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperwatan
yang bemutu.
Berdasarkan hasil kajian (Depkes & UI, 2005)
menunujukkan bahwa terdapat perawat yang menetapkan diagnosis penyakit (92,6%),
membuat resep obat (93,1%), melakukan tindakan pengobatan didalam maupun diluar
gedung puskesmas (97,1%), melakukan pemeriksaan kehamilan (70,1%), melakukan
pertolongan persalinan(57,7%), melaksanakan tugas petugas kebersihan (78,8%),
dan melakukan tugas administrasi seperti bendahara,dll (63,6%).
Pada keadaan darurat seperti ini yang disebut dengan “gray area” sering sulit dihindari.
Sehingga perawat yang tugasnya berada disamping klien selama 24 jam sering
mengalami kedaruratan klien sedangkan tidak ada dokter yang bertugas. Hal ini
membuat perawat terpaksa melakukan tindakan medis yang bukan merupakan
wewenangnya demi keselamatan klien. Tindakan yang dilakukan tanpa ada delegasi
dan petunjuk dari dokter, terutama di puskesmas yang hanya memiliki satu dokter
yang berfungsi sebagai pengelola puskesmas, sering menimbulkan situasi yang
mengharuskan perawat melakukan tindakan pengobatan. Fenomena ini tentunya sudah
sering kita jumpai di berbagai puskesmas terutama di daerah-daerah tepencil.
Dengan pengalihan fungsi ini, maka dapat dipastikan fungsi perawat akan
terbengkalai. Dan tentu saja ini tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak
dipertanggungjawabkan secara professional.
Pada tahun 1989, PPNI sebagai organisasi perawat di
Indonesia mulai memperjuangkan terbentuknya UU Keperawatan. Berbagai peristiwa
penting terjadi dalam usaha mensukseskan UU Keperawatan ini. Pada tahun 1992
disahkanlah UU Kesehatan yang didalamnya mengakui bahwa keperawatan merupakan
profesi ( UU Kesehatan No.23, 1992). Peristiwa ini penting artinya, karena
sebelumnya pengakuan bahwa keperawatan merupakan profesi hanya tertuang dalam
peraturan pemerintah (PP No.32, 1996). Dan usulan UU Keperawatan baru disahkan
menjadi RUU Keperawatan pada tahun 2004.
Perlu kita ketahui bahwa untuk membuat suatu undang-undang
dapat ditempuh dengan 2 cara yakni melalui pemerintah (UUD 1945 Pasal 5 ayat 1)
dan melalui DPR (Badan Legislatif Negara). Selama hampir 20 tahun ini PPNI
memperjuangkan RUU Keperawtan melalui pemerintah, dalam hal ini Depkes RI. Dana
yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Tapi kenyataannya hingga saat ini RUU
Keperawatan berada pada urutan 250-an pada program Legislasi Nasional
(Prolegnas) , yang ada pada tahun 2007 berada pada urutan 160 (PPNI, 2008).
Tentunya pengetahuan masyarakat akan pentingnya UU
Keperawatan mutlak diperlukan. Hal ini terkait status DPR yang merupakan
Lembaga Perwakilan Rakyat, sehingga pembahasan-pembahasan yang dilakukan
merupakan masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu,
pencerdasan kepada masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan pun masuk dalam
agenda DPR RI.
Dalam UU Tentang praktik keperawatan pada bab 1 pasal 1 yang
ke-3 berbunyi :
“ Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan
pada praktik keperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan kepada
sistem klien disarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan
pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar pratik
keperawatan.
Dan pasal 2 berbunyi : “ Praktik keperawatan dilaksanakan
berdasarkan pancasila dan berdasarkan pada nilai ilmiah, etika dan etiket,
manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan
penerima dan pemberi pelayanan keperawatan.
C. Undang-Undang yang Berkaitan Dengan Praktik Keperawatan
Undang-undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan
diskusi para perawat. PPNI pada kongres Nasional ke duanya di Surabaya tahun
1980 mulai merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk
perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan. Tidak adanya Undang-Undang
perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat
bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang tindih antara
tugas dokter dan perawat masih sering tejadi dan beberapa perawat lulus
pendidikan tinggi merasa prustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran,
fungsi dan kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap sama
pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang
mereka miliki.
UU dan peraturan lainnya yang ada di Indonesia yang
berkaitan dengan praktek keperawatan :
1. UU No. 9
tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan
Bab
II (tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa pemerintah
mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum.
2. UU No. 6
tahun 1963 tentang tenaga kesehatan
UU
ini merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun 1960. UU ini membedakan tenaga
kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana meliputi dokter, doter gigi
dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam tenaga bukan sarjana atau tenaga
kesehatan dengan pendidikan rendah, termasuk bidan dan asisten farmasi dimana
dalam menjalankan tugas dibawah pengawasan dokter, dokter gigi dan apoteker.
Pada keadaan tertentu kepada tenaga pendidik rendah dapat diberikaqn kewenangan
terbats untuk menjalankan pekerjaannya tanpa pengawasan langsung.
UU
ini boleh dikatakan sudah using karena hanya mengklaripikasikan tenaga
kesehatan secara dikotomis (tenaga sarjana dan bukan sarjana). UU ini juga
tidak mengatur landasan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan
pekerjaannya. Dalam UU ini juga belum tercantum berbagai jenis tenaga sarjana
keperawatan seperti sekarang ini dan perawat ditempatkan pada posisi yang
secara hukum tidak mempunyai tanggung jawab mandiri karena harus tergantung
pada tenaga kesehatan lainnya.
3. UU
kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang wajib keja paramedic
Pada
pasal 2,ayat (3) dijelasakan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan
rendah wqajib menjalankan wajib kerja pada pemerintah selama 3 tahun. Dalam
pasal 3 dihelaskan bahwa selama bekerja pada pemerintah, tenaga kesehatan yang
dimaksut pada pasal 2 memiliki kedudukan sebagain pegawai negeri sehingga
peraturan-peraturan pegawai negeri juga diberlakukan terhadapnya. UU ini untuk
saat ini sudah tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam mengangkat
pegawai negeri. Penatalaksanaan wajib kerja juga tidak jelas dalam UU tersebut
sebagai contoh bagai mana sisitem rekruitmen calon pesrta wajib kerja, apa
sangsinya bila seseorang tidak menjalankaqn wajib kerja dll. Yang perlu
diperhatikan dalam UU ini,lagi posisi perawat dinyatakan sebagai tenaga kerja
pembantu bagi tenaga kesehatan akademis termasuk dokter, sehingga dari aspek
propesionalisasian, perawat rasanya masih jauh dari kewenangan tanggung jawab
terhadap pelayanannya sendiri.
4. SK Menkes
No. 262/per/VII/1979 tahun 1979
Membedakan
para medis menjadi dua golongan yaitu paramedic keperawatan (termasuk bidan)
dan paramedic non keperawata. Dari aspek hukum, sartu hal yang perlu dicatat
disini bahwa tenaga bidan tidak lagi terpisah tetapi juga termasuk kategori
tenaga keperawatan.
5. Permenkes.
No. 363/ Menkes/ per/XX/1980 tahun 1980
Pemerintah
membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan antara tenaga keperawatan dan
bidan. Bidan seperti halnya dokter, diizinkan mengadakan praktik swasta, sedangkan
tenaga keperawatan secara resmi tidak diizinkan. Dokter dapat membuka praktik
swasta untuk mengobati orang sakit dan bidan dapat menolong persalinan dan
pelayanan KB. Peraturan ini boleh dikatakan kurang relevan atau adil bagi
propesi keperawatan. Kita ketahuai Negara lain perawat diizinkan membuka
praktik swasta. Dalam bidang kuratif banyak perawat harus menggantikan atau
mengisi kekujrangan tenaga dokter untuk mengobati penyakit terutam dipuskesmas-
puskesmas tetapi secara hukum hal tersebut tidak dilindungi terutama bagi
perawat yang memperpanjang pelayanan dirumah. Bila memang secara resmi tidak
diakui, maka seharusnya perawat dibebaskan dari pelayanan kuratif atau
pengobatan untuk benar-benar melakuan nursing care.
6. SK Mentri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 94/Menpan/ 1986,tanggal 4 Nopember
1989, tentang jabatan fungsional tenaga keperawatan dan system kredit poin.
Dalam
system ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik jabatannya atau naik
pangkatnya setiap 2 tahun bila memenuhi angka kredit tertentu. Dalam SK ini,
tenaga keperawatan yang dimaksud adalah : penyenang kesehatan, yang sudah
mencapai golongan II/a, Pengatur Rawat/ Perawat Kesehatan/Bidan, Sarjana Muda/D
III Keperawatan dan Sarjana/S I Keperawatan.
System
ini menguntungkan perawat karena dapat naik pangkatnya dan tidak tergantung
kepada pangkat/ golongan atasannya
7. UU
kesehatan No. 23 tahun 1992
Merupakan UU yang banyak member kesempatan bagi perkembangan
termasuk praktik keperawatan professional karena dalam UU ini dinyatakan
tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan, maupun perlindungan hukum
bagi profesi kesehatan termasuk keperawatan.
Beberapa pernyataan UU kes. No. 23 Th. 1992 yang dapat
dipakai sebagai acuan pembuatan UU praaktik keperawatan adalah :
a.
Pasal 32
ayat 4.
Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu
kedokteran dan ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan
yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
b. Pasal 53 ayat I.
Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas sesui dengan profesinya.
c.
Pasal 53
ayat 2.
Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk
mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.
D. Definisi Regulasi
Regulasi keperawatan (regristrasi & praktik keperawatan)
adalah kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam
melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak.
Registrasi merupakan pencantuman nama seseorang dan
informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non pemerintah.
Perawat yang telah terdaftar diizinkan memakai sebutan registered nurse. Untuk
dapat terdaftar, perawat harus telah menyelesaikan pendidikan keperawatan dan
lulus ujian dari badan pendaftaran dengan nilai yang diterima. Izin praktik
maupun registrasi harus diperbaharui setiap satu atau dua tahun.
Undang – undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan
diskusi para perawat. PPNI pada kongres Nasional keduanya di Surabaya tahun
1980 mulai merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk
perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan.
Tidak adanya undang-undang perlindungan bagi perawat
menyebabkan perawat secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap
pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang tindih antara tugas dokter dan perawat
masih sering terjadi dan beberapa perawat lulusan pendidikan tinggi merasa
frustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran, fungsi dan kewenangannya.
Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap sama pengetahuan dan
ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang mereka miliki.
E. Klasifikasi Regulasi
Dalam masa transisi professional keperawatan di Indonesia,
sistem pemberian izin praktik dan registrasi sudah saatnya segera diwujudkan
untuk semua perawat baik bagi lulusan SPK, akademi, sarjana keperawatan maupun
program master keperawatan dengan lingkup praktik sesuai dengan kompetensi
masing-masing.
Pengaturan praktik perawat dilakukan melalui Kepmenkes nomor
1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, yaitu setiap perawat
yang melakukan praktik di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun
swasta diharuskan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK).
Pengawasan dan pembinaan terhadap praktik pribadi perawat dilakukan secara
berjenjang, mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten sampai ke tingkat puskesmas.
Pengawasan yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah (Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur) belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan
nomor 1239 tahun 2001.
· SIP adalah suatu bukti tertulis
pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah
indonesia oleh departemen kesehatan.
· SIK adalah bukti tertulis yang
diberikan perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan
kesehatan.
· SIPP adalah bukti tertulis yang
diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perwat perorangan atau
bekelompok, Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk
kunjungan rumah.
Standar profesi yaitu pedoman yang harus dipergunakan
sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
F. Tujuan Dari Regulasi
Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui
masalah-masalah RUU praktik keperawatan.
1. Mengetahui definisi dan tujuan
praktik keperawatan
2. Mengetahui pentingnya Undang-undang
Praktik Keperawatan terkait dengan profesi
3. Untuk meningkatkan kebutuhan
masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan
4. Mengetahui isi Undang-Undang yang
ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktik keperawatan
5. Mengetahui tugas pokok dan fungsi
Keperawatan dalam RUU Keperawatan
G. Komponen
Regulasi
Pertama, keperawatan sebagai profesi
memiliki karakteristik yaitu adanya kelompok pengetahuan (body of Knowledge)
yang melandasi keperampilan untuk menyelesaikan masalah dalam tatanan praktik
keperawatan; pendidikan yang memenuhi standar dan diselenggarakan diperguruan
tinggi; pengendalian terhadap stndar praktik; bertanggung jawab dan
bertangguang gugat terhadap tindakan yang dilakukan; memilih profesi
keperawatan sebagai karir seumur hidup; dan memperoleh pengakuan masyarakat
karena fungsi mandiri dan kewenangan penuh untuk melakukan pelayanan dan asuhan
keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan system klien (individu, keluarga,
kelompok dan komunitas).
Kedua, kewenangan penuh untuk bekerja
sesuai dengan keilmuan keperawatan yang dipelajari dalam suatu system
pendidikan keperawatan yang formal dan terstandar menurut perawat untuk
akuntabel terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Kewenangan yang
dimiliki berimplikasi terhadap kesediaan untuk digugat, apabila perawat tidak
bekerja sesuai standar dan kode etik. Oleh karena itu, perlu diatur system
registarasi, lisensi dan sertifikasi yang ditetapkan denga nperaturan dan
perundang-undangan. Sistem ini akan melindungi masyarakat dari praktik perawat
yang tidak kompeten, karena konsil keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan
dalam UU praktik keperawatan akan menjalankan fungsinya. Konsil Keperawatan
melalui uji kompetensi akan membatasi pemberian kewenagan melaksanakan praktik
keperawatan hanya bagi perawat yang mempunyai pengetahuan yang dipersyaratakan
untuk praktik. Sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi ini akan meyakinkan
masyarakat bahwa perawat yang melakukan praktik keperawatan mempunyai
pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja sesuai standar.
Ketiga, perawat telah memberikan
konstibusi besar dalam meningkatkan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam
memberikan pelayanan kesehatan mulai dari layanan pemerintah dan swasta, dari
perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian
tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberioan perlindungan
hukum, bahkan cendrung menjadi objek hukum. Perawat juga memiliki kompetensi
keilmuan, sikap rasional, etis dan professional, semangat pengabdian yang
tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur, dan dapat memegang teguh
etika profesi. Disamping itu, UU ini memiliki tujuan lingkup profesi yang
jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat,
profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya), keterwakilan yang seimbang,
optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan, universal, keadilan,
serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesioan (WHO, 2002).
Keempat, kebutuhan masyarakat akan
pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini
karena adanya pergeseran paradigm dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari
model medical yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan
pengobatan, ke paradigm sehat yang lebih holistic yang melihat penyakit dan
gejala sebagai informasi dan bukan sebagai focus pelayanan (Cohen, 1996).
Disamping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah
dijangkau, pelayanan keperaweatan yang bermutu sebagai bagian yang integrar
dari pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan
penyelenggaraan pelayanan keperawatan.
ASPEK
HUKUM DAN REGULASI DALAM KEPERAWATAN
PENDAHULUAN
Keperawatan sebagai suatu profesi harus memiliki suatu landasan dan lindungan yang jelas.Para perawat harus tahu berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan praktik keperawatan karena mereka mempunyai akutabilitas terhadap keputusan dan tindakan profesional yang mereka lalukan.secara umum terhadap dua alasan terhadap pentingnya para perawat tahu tentang hukum yang mengatur praktiknya. Alasan pertama untuk memberikan kepastian bahwa keputusan dan tindakan perawat yang dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum.Kedua,Untuk melindungi perawat dari liabilitas.
TUJUAN
Setelah membaca makalah ini di harapkan mampu :
Keperawatan sebagai suatu profesi harus memiliki suatu landasan dan lindungan yang jelas.Para perawat harus tahu berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan praktik keperawatan karena mereka mempunyai akutabilitas terhadap keputusan dan tindakan profesional yang mereka lalukan.secara umum terhadap dua alasan terhadap pentingnya para perawat tahu tentang hukum yang mengatur praktiknya. Alasan pertama untuk memberikan kepastian bahwa keputusan dan tindakan perawat yang dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum.Kedua,Untuk melindungi perawat dari liabilitas.
TUJUAN
Setelah membaca makalah ini di harapkan mampu :
- Mengetahui masalah-masalah RUU keperawatan
- Mengetahui pentingnya undang-undang praktik keperawatan
- Hukum keperawatan
- Fungsi Hukum dalam keperawatan
- Undang-undang Praktik keperawatan
PENGERTIAN
Aspek Hukum dan Regulasi dalam Keperawatan
Hukum adalah keseluruan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalamsuatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan dan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dilaksanakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Regulasi adalah kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak dengan sebagai berikut :
Aspek Hukum dan Regulasi dalam Keperawatan
Hukum adalah keseluruan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalamsuatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan dan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dilaksanakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Regulasi adalah kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak dengan sebagai berikut :
- Kewajiban Perawat
- Perawat wajib mematuhi istitusi
yang bersangkutan
- Perawat wajib menghormati hak-hak pasien
- Perawat wajib menghormati hak-hak pasien
- Hak Perawat
- Perwat berhak untuk mendapatkan
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya
- Perawat berhak untuk mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai latar belakang pendidikannya
FUNGI HUKUM DALAM KEPERAWATAN
Hukum mempunyai beberapa fungsi bagi keperawatan:
- Perawat berhak untuk mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai latar belakang pendidikannya
FUNGI HUKUM DALAM KEPERAWATAN
Hukum mempunyai beberapa fungsi bagi keperawatan:
- Hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum
- Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi tindakan keperawatan mandiri
- Membantu dalam mempertahankan standar praktek keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akutabilitas di bawah hukum
ASPEK
HUKUM DAN REGULASI KEPERAWATAN
Aspek Hukum Dalam keperawatan
By ZAINAL ABIDIN, S.Kep, Ns
Pengertian Hukum
² Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
² Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Berkembang di dalam masyarakat dalam kehendak, merupakan sistem peraturan, sistem asas-asas, mengandung pesan kultural karena tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.
Pengertian hukum kesehatan :
Adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta organisasi dan sarana.
Fungsi Hukum dalam pelayanan keperawatan
² Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan
² Membedakan tanggung jawab dengan profesi yang lain
² Membantu mempertahankan standar praktek keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum
Hak – hak pasien
² Memberikan persetujuan (consent)
² Hak untuk memilih mati
² Hak perlindungan bagi orang yang tidak berdaya
² Hak pasien dalam penelitian
Hak – hak perawat
² Hak perlindungan wanita
² Hak berserikat dan berkumpul
² Hak mengendalikan praktek keperawatan sesuai yang diatur oleh hukum
² Hak mendapat upah yang layak
² Hak bekerja di lingkungan yang baik
² Hak terhadap pengembangan profesional
² Hak menyusun standar praktek dan pendidikan keperawatan
Informed Consent
² Ada 3 hal yang menjadi hak mendasar dalam Menyatakan Persetujuan
Rencana Tindakan Medis yaitu hal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (the right to health care), hak untuk mendapatkan informasi (the right to information), dan hak untuk ikut menentukan (the right to determination)
Hak atas informasi
² Sebelum melakukan tindakan medis baik ringan maupun berat.
² Pasien berhak bertanya tentang hal-hal seputar rencana tindakan medis yang akan diterimanya tersebut apabila informasi yang diberikan dirasakan masih belum jelas,
² Pasien berhak meminta pendapat atau penjelasan dari dokter lain untuk memperjelas atau membandingkan informasi tentang rencana tindakan medis yang akan dialaminya,
² Pasien berhak menolak rencana tindakan medis tersebut
² Semua informasi diatas sudah harus diterima pasien SEBELUM rencana tindakan medis dilaksanakan. Pemberian informasi ini selayaknya bersifat obyektif, tidak memihak, dan tanpa tekanan. Setelah menerima semua informasi tersebut, pasien seharusnya diberi waktu untuk berfikir dan mempertimbangkan keputusannya.
Informasi yang diperoleh:
² Bentuk tindakan medis
² Prosedur pelaksanaannya
² Tujuan dan keuntungan dari pelaksanaannya
² Resiko dan efek samping dari pelaksanaannya
² Resiko / kerugian apabila rencana tindakan medis itu tidak dilakukan
² Alternatif lain sebagai pengganti rencana tindakan medis itu, termasuk keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif tersebut
Kriteria pasien yang berhak
² Pasien tersebut sudah dewasa. batas 21 tahun.
² Pasien dalam keadaan sadar.
Pasien harus bisa diajak berkomunikasi secara wajar dan lancar.
² Pasien dalam keadaan sehat akal.
Jadi yang paling berhak untuk menentukan dan memberikan pernyataan persetujuan terhadap rencana tindakan medis adalah pasien itu sendiri. Namun apabila pasien tersebut tidak memenuhi 3 kriteria tersebut diatas maka dia akan diwakili oleh wali keluarga atau wali hukumnya.
Hak suami/istri pasien
Untuk beberapa jenis tindakan medis yang berkaitan dengan kehidupan berpasangan sebagai suami-istri. Misalnya tindakan terhadap organ reproduksi, KB, dan tindakan medis yang bisa berpengaruh terhadap kemampuan seksual atau reproduksi dari pasien tersebut.
Dalam keadaan gawat darurat
Proses pemberian informasi dan permintaan persetujuan rencana tindakan medis ini bisa saja tidak dilaksanakan oleh dokter apabila situasi pasien tersebut dalam kondisi gawat darurat. Dalam kondisi ini, dokter akan mendahulukan tindakan untuk penyelamatan nyawa pasien. Prosedur penyelamatan nyawa ini tetap harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan / prosedur medis yang berlaku disertai profesionalisme yang dijunjung tinggi.
Setelah masa kritis terlewati dan pasien sudah bisa berkomunikasi, maka pasien berhak untuk mendapat informasi lengkap tentang tindakan medis yang sudah dialaminya tersebut.
Tidak berarti kebal hukum
Pelaksanaan informed consent ini semata-mata menyatakan bahwa pasien (dan/atau walinya yang sah) telah menyetujui rencana tindakan medis yang akan dilakukan. Pelaksanaan tindakan medis itu sendiri tetap harus sesuai dengan standar proferi kedokteran. Setiap kelalaian, kecelakaan, atau bentuk kesalahan lain yang timbul dalam pelaksanaan tindakan medis itu tetap bisa menyebabkan pasien merasa tidak puas dan berpotensi untuk mengajukan tuntutan hukum. Informed consent tidak menjadikan tenaga medis kebal terhadap hukum atas kejadian yang disebabkan karena kelalaiannya dalam melaksanakan tindakan medis.
UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan
² UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan
Bab II (Tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum.
² UU No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.
UU ini membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana meliputi dokter, dokter gigi dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam tenaga bukan sarjana, termasuk bidan dan asisten farmasi dimana dalam menjalankan tugas dibawah pengawasan dokter, dokter gigi dan apoteker. Pada keadaan tertentu kepada tenaga pendidikan rendah dapat diberikan kewenangan terbatas untuk menjalankan pekerjaannya tanpa pengawasan langsung.
UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan
² UU Kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang Wajib Kerja Paramedis.
Pada pasal 2, ayat (3)dijelaskan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah wajib menjalankan wajib kerja pada pemerintah selama 3 tahun.
Yang perlu diperhatikan bahwa dalam UU ini, lagi posisi perawat dinyatakan sebagai tenaga kerja pembantu bagi tenaga kesehatan akademis, sehingga dari aspek profesionalisasian, perawat rasanya masih jauh dari kewenangan tanggung jawab terhadap pelayanannya sendiri.
UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan
² SK Menkes No. 262/Per/VII/1979 tahun 1979
Membedakan paramedis menjadi dua golongan yaitu paramedis keperawatan (temasuk bidan) dan paramedis non keperawatan. Dari aspek hukum, suatu hal yang perlu dicatat disini bahwa tenaga bidan tidak lagi terpisah tetapi juga termasuk katagori tenaga keperawatan.
UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan
² Permenkes. No. 363/Menkes/Per/XX/1980 tahun 1980
Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan antara tenaga keperawaan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter, diijinkan mengadakan praktik swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi tidak diijinkan. Peraturan ini boleh dikatakan kurang relevan atau adil bagi profesi keperawatan. Kita ketahui negara lain perawat diijinkan membuka praktik swasta.
UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan
² SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 94/Menpan/1986, tanggal 4 November 1986, tentang jabatan fungsional tenaga keperawatan dan sistem kredit point.
Dalam sistem ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik jabatannya atau naik pangkatnya setiap dua tahun bila memenuhi angka kredit tertentu.
Sistem ini menguntungkan perawat, karena dapat naik pangkatnya dan tidak tergantung kepada pangkat/golongan atasannya
UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan
² UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992, merupakan UU yang banyak memberi kesempatan bagi perkembangan termasuk praktik keperawatan profesional karena dalam UU ini dinyatakan tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan,maupun perlindungan hukum bagi profesi kesehatan termasuk keperawatan.
² Beberapa pernyataaan UU Kes. No. 23 Th. 1992 yang dapat dipakai sebagai acuan pembuatan UU Praktik Keperawatan adalah :
² Pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
² Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangannya
² Pasal 53 ayat 4 menyatakan tentang hak untuk mendapat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
Namun kenyataannya sampai sekarang UU praktek keperawatan belum juga disahkan ……
By ZAINAL ABIDIN, S.Kep, Ns
Pengertian Hukum
² Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
² Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Berkembang di dalam masyarakat dalam kehendak, merupakan sistem peraturan, sistem asas-asas, mengandung pesan kultural karena tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.
Pengertian hukum kesehatan :
Adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta organisasi dan sarana.
Fungsi Hukum dalam pelayanan keperawatan
² Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan
² Membedakan tanggung jawab dengan profesi yang lain
² Membantu mempertahankan standar praktek keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum
Hak – hak pasien
² Memberikan persetujuan (consent)
² Hak untuk memilih mati
² Hak perlindungan bagi orang yang tidak berdaya
² Hak pasien dalam penelitian
Hak – hak perawat
² Hak perlindungan wanita
² Hak berserikat dan berkumpul
² Hak mengendalikan praktek keperawatan sesuai yang diatur oleh hukum
² Hak mendapat upah yang layak
² Hak bekerja di lingkungan yang baik
² Hak terhadap pengembangan profesional
² Hak menyusun standar praktek dan pendidikan keperawatan
Informed Consent
² Ada 3 hal yang menjadi hak mendasar dalam Menyatakan Persetujuan
Rencana Tindakan Medis yaitu hal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (the right to health care), hak untuk mendapatkan informasi (the right to information), dan hak untuk ikut menentukan (the right to determination)
Hak atas informasi
² Sebelum melakukan tindakan medis baik ringan maupun berat.
² Pasien berhak bertanya tentang hal-hal seputar rencana tindakan medis yang akan diterimanya tersebut apabila informasi yang diberikan dirasakan masih belum jelas,
² Pasien berhak meminta pendapat atau penjelasan dari dokter lain untuk memperjelas atau membandingkan informasi tentang rencana tindakan medis yang akan dialaminya,
² Pasien berhak menolak rencana tindakan medis tersebut
² Semua informasi diatas sudah harus diterima pasien SEBELUM rencana tindakan medis dilaksanakan. Pemberian informasi ini selayaknya bersifat obyektif, tidak memihak, dan tanpa tekanan. Setelah menerima semua informasi tersebut, pasien seharusnya diberi waktu untuk berfikir dan mempertimbangkan keputusannya.
Informasi yang diperoleh:
² Bentuk tindakan medis
² Prosedur pelaksanaannya
² Tujuan dan keuntungan dari pelaksanaannya
² Resiko dan efek samping dari pelaksanaannya
² Resiko / kerugian apabila rencana tindakan medis itu tidak dilakukan
² Alternatif lain sebagai pengganti rencana tindakan medis itu, termasuk keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif tersebut
Kriteria pasien yang berhak
² Pasien tersebut sudah dewasa. batas 21 tahun.
² Pasien dalam keadaan sadar.
Pasien harus bisa diajak berkomunikasi secara wajar dan lancar.
² Pasien dalam keadaan sehat akal.
Jadi yang paling berhak untuk menentukan dan memberikan pernyataan persetujuan terhadap rencana tindakan medis adalah pasien itu sendiri. Namun apabila pasien tersebut tidak memenuhi 3 kriteria tersebut diatas maka dia akan diwakili oleh wali keluarga atau wali hukumnya.
Hak suami/istri pasien
Untuk beberapa jenis tindakan medis yang berkaitan dengan kehidupan berpasangan sebagai suami-istri. Misalnya tindakan terhadap organ reproduksi, KB, dan tindakan medis yang bisa berpengaruh terhadap kemampuan seksual atau reproduksi dari pasien tersebut.
Dalam keadaan gawat darurat
Proses pemberian informasi dan permintaan persetujuan rencana tindakan medis ini bisa saja tidak dilaksanakan oleh dokter apabila situasi pasien tersebut dalam kondisi gawat darurat. Dalam kondisi ini, dokter akan mendahulukan tindakan untuk penyelamatan nyawa pasien. Prosedur penyelamatan nyawa ini tetap harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan / prosedur medis yang berlaku disertai profesionalisme yang dijunjung tinggi.
Setelah masa kritis terlewati dan pasien sudah bisa berkomunikasi, maka pasien berhak untuk mendapat informasi lengkap tentang tindakan medis yang sudah dialaminya tersebut.
Tidak berarti kebal hukum
Pelaksanaan informed consent ini semata-mata menyatakan bahwa pasien (dan/atau walinya yang sah) telah menyetujui rencana tindakan medis yang akan dilakukan. Pelaksanaan tindakan medis itu sendiri tetap harus sesuai dengan standar proferi kedokteran. Setiap kelalaian, kecelakaan, atau bentuk kesalahan lain yang timbul dalam pelaksanaan tindakan medis itu tetap bisa menyebabkan pasien merasa tidak puas dan berpotensi untuk mengajukan tuntutan hukum. Informed consent tidak menjadikan tenaga medis kebal terhadap hukum atas kejadian yang disebabkan karena kelalaiannya dalam melaksanakan tindakan medis.
UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan
² UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan
Bab II (Tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum.
² UU No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.
UU ini membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana meliputi dokter, dokter gigi dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam tenaga bukan sarjana, termasuk bidan dan asisten farmasi dimana dalam menjalankan tugas dibawah pengawasan dokter, dokter gigi dan apoteker. Pada keadaan tertentu kepada tenaga pendidikan rendah dapat diberikan kewenangan terbatas untuk menjalankan pekerjaannya tanpa pengawasan langsung.
UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan
² UU Kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang Wajib Kerja Paramedis.
Pada pasal 2, ayat (3)dijelaskan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah wajib menjalankan wajib kerja pada pemerintah selama 3 tahun.
Yang perlu diperhatikan bahwa dalam UU ini, lagi posisi perawat dinyatakan sebagai tenaga kerja pembantu bagi tenaga kesehatan akademis, sehingga dari aspek profesionalisasian, perawat rasanya masih jauh dari kewenangan tanggung jawab terhadap pelayanannya sendiri.
UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan
² SK Menkes No. 262/Per/VII/1979 tahun 1979
Membedakan paramedis menjadi dua golongan yaitu paramedis keperawatan (temasuk bidan) dan paramedis non keperawatan. Dari aspek hukum, suatu hal yang perlu dicatat disini bahwa tenaga bidan tidak lagi terpisah tetapi juga termasuk katagori tenaga keperawatan.
UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan
² Permenkes. No. 363/Menkes/Per/XX/1980 tahun 1980
Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan antara tenaga keperawaan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter, diijinkan mengadakan praktik swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi tidak diijinkan. Peraturan ini boleh dikatakan kurang relevan atau adil bagi profesi keperawatan. Kita ketahui negara lain perawat diijinkan membuka praktik swasta.
UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan
² SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 94/Menpan/1986, tanggal 4 November 1986, tentang jabatan fungsional tenaga keperawatan dan sistem kredit point.
Dalam sistem ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik jabatannya atau naik pangkatnya setiap dua tahun bila memenuhi angka kredit tertentu.
Sistem ini menguntungkan perawat, karena dapat naik pangkatnya dan tidak tergantung kepada pangkat/golongan atasannya
UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan
² UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992, merupakan UU yang banyak memberi kesempatan bagi perkembangan termasuk praktik keperawatan profesional karena dalam UU ini dinyatakan tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan,maupun perlindungan hukum bagi profesi kesehatan termasuk keperawatan.
² Beberapa pernyataaan UU Kes. No. 23 Th. 1992 yang dapat dipakai sebagai acuan pembuatan UU Praktik Keperawatan adalah :
² Pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
² Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangannya
² Pasal 53 ayat 4 menyatakan tentang hak untuk mendapat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
Namun kenyataannya sampai sekarang UU praktek keperawatan belum juga disahkan ……
ASPEK HUKUM DAN REGULASI DALAM KEPERAWATAN
DISUSUN
OLEH :
Anik
Rahayu
(1408004)
Cholida
Novilanti
(1408008)
Deasy
Nurul Fadhilah (1408010)
Nurlaelah
(1408023)
Selistya
Eris
(1408044)
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Tuhan YME.
Karena dengan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah keperawatan
professional ini. Dan makalah ini disusun guna untuk memenuhi tugas Keperawatan
Profesional semester III, yang dibimbing oleh Ibu Nina Pamela S. Kep.Ns.
Makalah ini menjelaskan tentang kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi
keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban
dan hak.
Perawat mempunyai hak & tindakan
keperawatan yang sesuai dengan standar yang berlaku perlu ada ketetapan hukum
yang mengatur hak & kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan
tindakannya perawat sebagai tenaga kesehatan. Dengan memandang manusia secara
biopsikososial spiritual yang komperehensif. Akan tetapi ada kalanya perawat
melupakan atau tidak memperhatikan hal tersebut secara keseluruhan. dan makalah
ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada pembaca, agar dapat mengetahui
dan memahami konsep
tentang peraturan, kebijakan dan perundangan yg berlaku dlm melaksanakan Praktik Keperawatan Profesional.
Dan diharapkan dapat menerapkan
kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan
tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak. Dan penulis
mengucapkan banyak terima kasih pada pihak Ibu Nina Pamela S. Kep.Ns. dan
semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Semoga makalah
ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Yogyakarta, 25
Oktober 2009
Penyusun
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. DEFINISI
Regulasi keperawatan (regristrasi & praktik keperawatan)
adalah kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam
melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak. Beberapa
regulator yang berhubungan dengan perawat dan keperawatan Indonesia.
Registrasi merupakan pencantuman nama
seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non
pemerintah. Perawat yang telah terdaftar diizinkan memakai sebutan registered
nurse. Untuk dapat terdaftar, perawat harus telah menyelesaikan pendidikan
keperawatan dan lulus ujian dari badan pendaftaran dengan nilai yang diterima.
Izin praktik maupun registrasi harus diperbaharui setiap satu atau dua tahun.
B. KLASIFIKASI
Dalam masa
transisi professional keperawatan di Indonesia, sistem pemberian izin praktik
dan registrasi sudah saatnya segera diwujudkan untuk semua perawat baik bagi
lulusan SPK, akademi, sarjana keperawatan maupun program master keperawatan
dengan lingkup praktik sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Pengaturan
praktik perawat dilakukan melalui Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001 tentang
Registrasi dan Praktik Perawat, yaitu setiap perawat yang melakukan praktik di
unit pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta diharuskan memiliki
Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK). Pengawasan dan pembinaan
terhadap praktik pribadi perawat dilakukan secara berjenjang, mulai dari
tingkat Propinsi, Kabupaten sampai ke tingkat puskesmas. Pengawasan yang telah
dilakukan selama ini oleh pemerintah (Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur) belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001.
SIP adalah
suatu bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan
keperawatan diseluruh wilayah indonesia oleh departemen kesehatan. SIP mempunyai kewenangan dan hak:
1. Melakukan pengkajian.
2. Melakukan terapi keperawatan.
3. Melakukan observasi.
4. Memberikan pendidikan &
konseling.
5. Melakukan
intervensi medis yang didelegasi.
6. Melakukan
evaluasi tindakan keperawatan diberbagai tatanan yankes.
SIK adalah
bukti tertulis yang diberikan perawat untuk melakukan praktek keperawatan
disarana pelayanan kesehatan.
IPP adalah
bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perwat
perorangan atau bekelompok, Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan
dalam bentuk kunjungan rumah.
Standar
profesi yaitu pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam
menjalankan profesi secara baik.
C. (Penjelasan)
Aspek legal atau hukum, legal=sah, aspek legal dalam
keperawatan =sah, perawat mempunyai hak & tindakan keperawatan yang sesuai
dengan standar yang berlaku perlu ada ketetapan hukum yang mengatur hak &
kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakannya perawat sebagai tenaga
kesehatan diatur dalam:
1.
UU No. 23 Tentang Kesehatan
2.
PP Nomor 32 Tentang Tenaga Kesehatan
3.
Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Tenaga Kesehatan
4.
SKB MENKES-KABKN NO.733-SKB-VI-2002 NO.10 th 2002 Tentang Jabatan
5.
UU No. 43 Th. 1999 Tentang POKOK2 KEPEGAWAIAN
6.
PERPRES No. 54 Th. 2007 Tentang Tunjangan Fungsional Tenaga Kesehatan
7.
PERPRES No. 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
8.
PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS
9. PP No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam
Jab. Struktural
10.
PP No. 13 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pensiun Pokok
11.
PP No. 43 Tahun 2007 Tentang PHD Menjadi PNS
12.
PP No. 099 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS
13.
PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan PP 99 Th 2000 Kenaikan Pangkat PNS
14.
PP Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS
15.
KEPMENPAN No. 138 Tahun 2002 Tentang Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan.
Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan
untuk:
1. Memberikan
perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan
keperawatan.
2. Mempertahankan
dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.
3. Mendorong para
pengambil kebijakan dan elemen-elemen yang terkait lainnya untuk memberikan
perhatian dan dukungan pada model praktik keperawatan komunitas.
4. Mendorong
pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat memberikan jaminan pada
penyelenggaraan praktik keperawatan komunitas yang profesional
5. Mendorong terbentuknya
sistem monitoring dan evaluasi yang efisien dan efektif
Lingkup praktik keperawatan
meliputi:
1. Memberikan
asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam
menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks.
2. Memberikan
tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka
penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam
upaya memandirikan sistem klien.
3. Memberikan
pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya.
4. Memberikan
pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan
persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep.
5. Melaksanakan
program pengobatan secara tertulis dari dokter.
Manfaat sistem regulasi/ pengaturan
2.Kegagalan memen standar yankep
3.Mengabaikan bahaya yang mungkin
muncul.
4.Tidak mempunyai ketrampilan.
5.Kurang pengetahuan.
6.Kelalaian (sengaja/tidak)
7.Meninggalkan tugas tanpa delegasi
yang tepat.
D. Legislasi Keperawatan
Merupakan bagian yang integral dari:
1. UU RI no 23 tahun 1992, tentang
Kesehatan.
2. PP no. 32 tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan.
Legislasi
keperawatan:
Pembukaan
UU atau penyempurnaan perangkat hukum yg sdh ada, yg mempengaruhi ilmu &
kiat dalam praktek keperawatan.(Sand,Robles 1981).
Prinsip dasar legislasi keperawatan:
1. Harus jelas
perbedaan tiap katagori tenaga keperawatan.
2. Badan yang
mengurus legialasi bertanggung jawab terhadap pencatatan.
3. Ada batas waktu
minimal masa lesensi.
4. Pembuat lesensi
berdasarkan pendidikan dan tugas yang ditetapkan.
5. Kegiatan yang
boleh & tidak boleh harus lebih rinci.
6. Info tentang
tanggung jawab legal praktek disediakan oleh institusi pendidikan, profesi, dan
badan legislasi.
Tujuan legislasi:
- Memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- Memfokuskan kepada masyarakat tentang yan kes yang diberikan dan tanggung wajab para praktisi profesional.
- Memelihara kwalitas yan kep.
- Memberi kejelasan batas wewenang suatu katagori tenaga.
- Menjamin ada perlindungan hukum bagi perawat.
- Mmotivasi pengembangan profesi.
- Meningkatkan profesi tenaga perawat.
DAFTAR PUSTAKA
Priharjo
Robert. Konsep dan Prespektif Praktik Keperawatan Profesional, Jakarta EGC,2008
LEGAL
AND REGULATORY PRACTICE NURSING
LEGAL
AND REGULATORY PRACTICE NURSING
A. Legal Definition
The law is the entire collection of rules or norms in a
common life, or overall behavior rules apply in a life together, which can be
imposed with any sanctions implementation.
Laws are rules that govern the overall and master of man in
life. Flourishing in the community in the will, a system of rules, system
principles, containing cultural message as it grows and develops with the
community.
Understanding the health law are provisions governing the
rights and obligations of both health workers in implementing health measures
as well as of individuals and communities who receive health efforts in all
aspects of promotive, preventive, curative and rehabilitative as well as
organizations and facilities.
B. The Importance of Law in Practice Nursing
There are several reasons why the Nursing Practice Act
required. First, the reason philosophy. Nurses have given a great contribution
in improving health status. Nurse's role in providing health care services
ranging from government and private sectors, from urban to remote rural and
frontier. But devotion is in fact not been matched by the provision of legal
protection, even tended to be the object of legal (WHO, 2002).
Second, legitimate reasons. 1945 Constitution, Article 5,
states that the President has the power to make law with the approval of the
House of Representatives. Also such Act No. 23 of 1992, Article 32, explicitly
states that the implementation of medication and or treatment based on science
or medicine and nursing, can only be carried out by health workers who have the
expertise and authority to do so. Medium Section 53, which states that health
workers are entitled to legal protection in carrying out duties in accordance
with the profession. Moreover, article 53 of the health personnel in performing
their duties shall be obliged to comply with professional standards and respect
the rights of patients. On the other hand technically enacted Decree of the
Minister of Health Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 of Registration and Practice
Nurses.
Third, sociological reasons. Health care needs of the
community nursing service in particular is increasing. This is due to the
paradigm shift in the delivery of health care, medical model of care that
focuses on the diagnosis and treatment of disease, to a more holistic health
paradigm that saw the disease and symptoms as information and not as the focus
of care (Cohen, 1996).
Besides that, people need nursing care that is easily
accessible, quality nursing care as an integral part of the health service, and
obtain legal certainty to the provision and delivery of nursing services.
Nursing is a healthcare profession in the world. As a profession, of course,
the service provided must be professional, so the nurse / nurses should have
the competence and standards of nursing practice, and considering the
professional code of ethics and morals so that people receive the services and
care that good-quality keperwatan.
Based on the results of the study (MOH & UI, 2005)
menunujukkan that there are nurses who make a diagnosis of the disease (92.6%),
making prescription drugs (93.1%), treatment action inside and outside the
building clinic (97.1%), do a pregnancy (70.1%), did aid deliveries (57.7%),
janitor duty (78.8%), and perform administrative tasks such as treasurer, etc.
(63.6%).
In an emergency like this is called a "gray area" is often difficult to avoid. So the nurse
whose duties are in addition to clients 24 hours a frequent client emergencies
while no doctor on duty. This makes the nurse had to do medical procedures that
are not authority for the safety of the client. Actions taken without any
delegation and guidance of physicians, especially in primary health centers
have only one doctor who serves as the manager of community health centers,
often leading to situations in which a nurse take action treatment. This
phenomenon of course is frequently encountered in various health centers,
especially in areas tepencil. With the transfer of this function, it can
certainly be neglected nursing functions. And of course this is not a legal
protection, because it is not accounted for in a professional manner.
In 1989, as an organization PPNI nurses in Indonesia began
to struggle for the development of Nursing Law. Various important events
happening in the business success of this Nursing Act. In 1992 disahkanlah
Health Act within which recognizes that nursing is a profession (Health Law
No.23, 1992). This event is important because previous recognition that nursing
is a profession merely expressed in government regulation (PP 32, 1996). And
proposed a new law passed a bill Nursing Nursing in 2004.
We need to know that to make a law can be done in 2 ways ie
through government (the 1945 Constitution Article 5, paragraph 1) and by the
House of Representatives (State Legislature). For nearly 20 years fighting for
the bill PPNI keperawtan through the government, in this case the MOH. Funds
spent was not small. But the fact that until now the Bill of Nursing was ranked
in the program's 250-National Legislation (Prolegnas), which was in the year
2007 are on the order of 160 (PPNI, 2008).
Of course, knowledge of the importance of the law of Nursing
absolutely necessary. This is related to the status of the House of Representatives
which is the institution, so that discussions are conducted is an issue that is
going on in the community. Therefore, pencerdasan to the public on the
importance of Nursing Law was included in the agenda of Parliament.
In Law On practice nursing in Chapter 1 Article 1 that all
three states:
"Nursing care is a process or series of activities in
nursing practice either directly or indirectly given to the client system
disarana and other health order, using a scientific approach to nursing by the
code of ethics and standards of nursing pratik.
And Article 2 reads: "The practice of nursing
implemented based on Pancasila and based on the value of scientific, ethical
and etiquette, benefits, justice, humanity, balance and protection and safety
of recipients and providers of nursing services.
C. Governing Law Relating to Nursing Practice
The law practice of nursing has long been discussed nurses.
PPNI on its second national congress in Surabaya in 1980 began recommending
materials need legislation for legal protections for nursing personnel. Absence
Act protections for nurses has not been able to nurse fully responsible for the
services they do. Overlap between duty doctors and nurses still occurs and some
higher education graduated nurses feel prustasi the absence of clarity about
the roles, functions and authority. It also causes all nurses are considered
equal knowledge and skills, regardless of scientific background they have.
Laws and regulations in Indonesia related to nursing
practice:
1. Law no. 9 In 1960, on issues of health
Chapter
II (duty of government), including article 10 states that the government
regulate the legal position, authority and legal ability.
2. Law no. 6 year 1963 on health
This
law is a translation of the Law. 9 1960. The law distinguishes health care and
not a graduate degree. Labor scholars include doctors, dentists and pharmacists
doter. Nurses not included in the graduate labor or health workers with low
education, including midwives and pharmacy assistants in performing duties
which under the supervision of physicians, dentists and pharmacists. In certain
circumstances the low educators can diberikaqn terbats authority to carry out
their work without direct supervision.
This
Act may be said to have been using since only a dichotomous mengklaripikasikan
health workers (labor and not a graduate degree). The law also does not
regulate the legal basis for health workers in carrying out their work. In this
Act has not listed the various types of power it is today nursing graduates and
nurses are placed in a position that does not have a legally independent
responsibility of having to depend on other health professionals.
3. No health
legislation.
14 of 1964, concerning mandatory keja
paramedic
In
article 2, paragraph (3) that the health dijelasakan baccalaureate, medium and
low wqajib shall work with the government running for 3 years. In chapter 3
dihelaskan that while working for the government, health workers dimaksut in
article 2 has sebagain position that civil servants civil service rules also
apply to them. The law for the time being is not in accordance with the
government's ability to raise civil servants. Management of work shall also not
clear in the law as an example of how where sisitem pesrta compulsory
recruitment of candidates for employment, what sanctions if a person is not
required to work etc menjalankaqn. Noteworthy in this Act, another nurse
position expressed as labor helpers for academic health professionals including
doctors, so that from the aspect propesionalisasian, nurse it's still far from
the authority responsible for his own ministry.
4. No. SK
Menkes.
262/per/VII/1979 year 1979
Differentiate
into two groups, namely medical paramedic nursing (including midwifery) and non
keperawata paramedic. From the legal aspect, sartu thing to be noted here that
midwives are no longer separate, but also the category of nursing personnel.
5. Permenkes. No. 363 / Minister /
per/XX/1980 1980
The
government made a clear statement difference between nursing staff and
midwives. Midwives as well as doctors, authorized conduct private practice
while nursing personnel are not legally permitted. Doctors can open a private
practice to treat the sick and midwives to help birth and family planning
services. This rule may be said to be irrelevant or unfair to propesi nursing.
We ketahuai Other countries allowed private practice nurse. In the field of
curative nurses must replace or fill kekujrangan for doctors to treat disease
chiefly dipuskesmas-clinic but legally it is not protected, especially for
nurses who extend service at home. If it is not officially recognized, the
nurse should be exempt from curative care or treatment to actually undergo a
nursing care.
6. Decree of
Minister of State for Administrative Reform No.. 94/Menpan / 1986, dated 4 November 1989, about functional nursing
personnel and the system of credit points.
In
this system, explained that the nursing staff can take a position or rank up
every 2 years if it fulfills certain credit score. In this decree, the nursing
personnel are: penyenang health, which had reached class II / a, Regulatory
Rawat / Health Nurse / Midwife, Bachelor / Diploma of Nursing and Bachelor / SI
Nursing.
This
system is advantageous because nurses can rise in rank and are not dependent on
rank / group supervisor
7. No health
legislation.
23 of 1992
It is a law that many members opportunities for professional
development including nursing practice as stated in this law on standards of
practice, patient rights, authority, and legal protection for the health
professions, including nursing.
Some statements chan Act. No. 23 Th. 1992 which can be used
as a reference for nursing praaktik lawmaking is:
a.
Article 32
paragraph 4.
Implementation of medication and or treatment based on
medical science and nursing science, can only be carried out by health workers
who have the expertise and authority to do so.
b. Article 53 paragraph I.
Health workers are entitled to legal protection in carrying
out tasks within their profession.
c.
Article
53, paragraph 2.
Health personnel in performing their duties shall be obliged
to comply with professional standards and respect the rights of patients.
D. Definitions Regulation
Regulation of nursing (Regristrasi & nursing practice)
are policies or regulations governing the nursing profession and the profession
in carrying out tasks related to the duties and rights.
Registration is the inclusion of a person's name and other
information on the official agencies both government and non-government.
Registered nurse who has been allowed to use the title registered nurse. To be
registered, the nurse must have completed nursing school and passed the
examination of the registration agency with the value received. Permission
practice and registration must be renewed every one or two years.
Act - legislation nursing practice has long been discussed
nurses. PPNI the second national congress in Surabaya in 1980 began
recommending materials need legislation for legal protections for nursing
personnel.
The absence of protective legislation for nurses has not
been able to nurse fully responsible for the services they do. Overlap between
duty doctors and nurses are still common and some higher education graduated
nurses feel frustrated due to lack of clarity about the roles, functions and
authority. It also causes all nurses are considered equal knowledge and skills,
regardless of scientific background they have.
E. Classification Regulation
Nursing professionals in transition in Indonesia, the
licensing system and registry practice soon realized it was time for all good
for graduate nurses SPK, college, graduate nursing and nursing master's program
with the scope of practice in accordance with their respective competences.
Nursing practice settings through Kepmenkes 1239 number 2001
on the Registration and Practice Nurses, that every nurse who practice in
health care units owned by the government and private sector are required to
have a Permit Practice (SIP) and Work Permit (SIK). Supervision and guidance to
nurses in private practice conducted in phases, starting from the Provincial,
District down to the clinic. Supervision has been done so far by the government
(Department of Health East Tanjung Jabung) is not in accordance with the Decree
of the Minister of Health the number 1239 2001.
· SIP is a written proof of granting
authority to carry out nursing jobs throughout the territory of Indonesia by
the health department.
· SIK are given written proof nurses
to practice nursing disarana health services.
· SIPP is written evidence given to
nurses to practice individually or bekelompok perwat, Nurses who have SIPP can
do care in the form of home visits.
Professional standards are guidelines to be used as guidelines
in running a good profession.
F. The purpose of Regulation
The purpose of this paper is to investigate the problems of
nursing practice bill.
1. Knowing the definition and purpose
of nursing practice
2. Knowing the importance of Nursing
Practice Act related to the profession
3. To improve the health care needs of
the community nursing service in particular
4. Knowing the contents of Law in
Indonesia related to nursing practice
5. Knowing the duties and functions of
the Bill Nursing Nursing
G. Component Regulation
First, nursing as a profession has a
characteristic that is a group of knowledge (Body of Knowledge) which underlies
keperampilan to resolve the problem within the framework of nursing practice,
education that meets high standards and held diperguruan; stndar control over
practice; bertangguang responsible and accountable to the actions taken ; chose
the nursing profession as a lifelong career, and gained public recognition as
an independent function and full authority to administer and nursing care
system oriented to the needs of clients (individuals, families, groups and
communities).
Second, the full authority to work in
accordance with the nursing science is learned in a formal nursing education
system and standardized according to the nurse to be accountable for decisions
and actions. Authorities of the implications for the willingness to be sued, if
the nurse does not work according to the standards and code of ethics.
Therefore, the system should be regulated registarasi, licenses and
certifications specified premises nperaturan and legislation. This system will
protect the public from incompetent practice nurses, nursing council Indonesia
as stipulated in the Act that would be nursing practice function. Nursing
Council through competency test would limit the provision of nursing practice
kewenagan perform only for nurses who have knowledge dipersyaratakan to
practice. System of registration, licensing and certification will reassure the
public that nurses who practice nursing has the knowledge required to work
according to standards.
Third, the nurse has given konstibusi in
improving health status. Nurse's role in providing health services ranging from
government and private services, from urban to remote rural and frontier. But
devotion is in fact not been matched by pemberioan legal protection, and even
tend to be the object of the law. Nurses also have the competence scientific,
rational attitude, ethical and professional, high spirit of dedication,
disciplined, creative, skilful, virtuous, and to uphold professional ethics. In
addition, the scope of the law profession has a clear purpose, absolute
profession, common interests of various parties (the public, the profession,
the government and other stakeholders), a balanced representation, optimization
of the profession, flexibility, efficiency and harmony, universal, justice, and
equality and suitability interprofesioan (WHO, 2002).
Fourth, the health care needs of the
community nursing service in particular is increasing. This is due to the
paradigm shift in the delivery of health care, medical model of care that
focuses on the diagnosis and treatment of disease, to a more holistic paradigm
healthy and disease symptoms are seen as information and not as the focus of
service (Cohen, 1996). Besides that, people need nursing care that is easily
accessible, quality services keperaweatan integrar as part of the health
service, and obtain legal certainty to the provision and delivery of nursing
services.
Legal
and Regulatory Aspects in Nursing
CHAPTER I
INTRODUCTION
A. BACKGROUND
Act - legislation nursing practice
has long been discussed nurses. PPNI the second national congress in Surabaya
in 1980 began recommending the need for materials legislation for legal
protections for nursing personnel. The absence of protective legislation for
nurses has not been able to nurse fully responsible for the services they do.
Overlap between duty doctors and nurses are still common and some higher
education graduated nurses feel frustrated due to lack of clarity about the
roles, functions and authority. It also causes all nurses are considered equal
knowledge and skills, regardless of scientific background they have.
May 12, 2008 is World Nursing Day. In Indonesia,
the momentum will be used to encourage the various parties ratify the Bill of
nursing practice. Indonesian National Nurses Association (PPNI) assuming that
the Act would provide legal protection for the public against nursing care and
the nursing profession. Indonesia , Laos and Vietnam are three ASEAN countries
that do not have Nursing Practice Act. Whereas , Indonesia produce large
amounts of nurses. This resulted in us behind countries Asia , Especially the
lack of regulation of nursing practice, which affects the difficulty of
penetrating globalization. The nurse is hard to enter and get recognition from
other countries, while they would easily fit into our country.
Still should we question
again, whether there should be a Nursing Practice Act in this country? The
answer to a fundamental question, whether the Indonesian people have the right
to receive quality nursing service, is the answer to ensuring that the Nursing
Practice Act, too late for ratification, let alone to question. While ASEAN
countries such as Philippines, Thailand, Singapore, Malaysia, already has a Law
Practice Nursing (Nursing Practice Acts) since many years ago.
They are ready to protect society
more and more prepared to face the globalization of foreign nurses and
caregivers enter the country to work in another country. When signing the Mutual
Recognition Arrangement on the Philippines in 2006, Indonesia is the same
as Vietnam, Laos and Myanmar .., that do not have Nursing Council. Concerned
.....!!! Very reasonable, if PPNI on Rakernas II in Semarang declared "National
Movement: Nursing Practice Act a success." National Movement uses
momentum International Nurses Day, May 12, 2008, as the Day of Resurrection
Nursing Indonesia. Arise Nurses Indonesia .... Give the best for the
community Indonesia . Together Nurses, Public Health ...!! '
B. PURPOSE
The purpose of this paper is to
investigate the problems of nursing practice bill.
Knowing the definition and purpose
of nursing practice
Knowing the importance of Nursing
Practice Act
To improve the health care needs of
the community nursing service in particular
Knowing the contents of the Act that
is in Indonesia related to nursing practice
Knowing the purpose and components
of regulation in nursing practice
C. METHOD
In making this paper, the method
used is descriptive method that covers the collection of books and literature
and group discussions.
D. Systematics
The systematics in the preparation
of this paper are:
CHAPTER I Preliminary
CHAPTER II Basic Concepts
CHAPTER III Discussion
CHAPTER III Cover
REFERENCES
CHAPTER II
BASIC CONCEPTS AND LEGAL ASPECTS OF LAW
RELATED TO NURSING
A. IMPORTANCE OF NURSING PRACTICE
LAW
There is several reasons why the
Nursing Practice Act required. First, the reason philosophy. Nurses have given
a great contribution in improving health status. Nurse's role in providing
health care services ranging from government and private sectors, from urban to
remote rural and frontier. But devotion is in fact not been matched by the
provision of legal protection, even tended to be the object of legal (WHO,
2002).
Second, legitimate reasons. 1945
Constitution, Article 5, states that the President has the power to make law
with the approval of the House of Representatives. Also such Act No. 23 of
1992, Article 32, explicitly states that the implementation of medication and
or treatment based on science or medicine and nursing, can only be carried out
by health workers who have the expertise and authority to do so. Medium Section
53, which states that health workers are entitled to legal protection in
carrying out duties in accordance with the profession. Moreover, article 53 of
the health personnel in performing their duties shall be obliged to comply with
professional standards and respect the rights of patients. On the other hand
technically enacted Decree of the Minister of Health
Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 of Registration and Practice Nurses.
Third, sociological reasons. Health
care needs of the community nursing service in particular is increasing. This
is due to the paradigm shift in the delivery of health care, medical model of
care that focuses on the diagnosis and treatment of disease, to a more holistic
health paradigm that saw the disease and symptoms as information and not as the
focus of care (Cohen, 1996).
Besides that, people need nursing
care that is easily accessible, quality nursing care as an integral part of the
health service, and obtain legal certainty to the provision and delivery of
nursing services. Nursing is a healthcare profession in the world. As a
profession, of course, the service provided must be professional, so the nurse
/ nurses should have the competence and standards of nursing practice, and
considering the professional code of ethics and morals so that people receive
the services and care that good-quality keperwatan.
Based on the results of the study
(MOH & UI, 2005) menunujukkan that there are nurses who make a diagnosis of
the disease (92.6%), making prescription drugs (93.1%), treatment action inside
and outside the building clinic (97.1%), do a pregnancy (70.1%), did aid
deliveries (57.7%), janitor duty (78.8%), and perform administrative tasks such
as treasurer, etc. (63.6%).
In an emergency like this is called
a "gray area" is often difficult to avoid. So the nurse whose duties
are in addition to clients 24 hours a frequent client emergencies while no
doctor on duty. This makes the nurse had to do medical procedures that are not
authority for the safety of the client. Actions taken without any delegation
and guidance of physicians, especially in primary health centers have only one
doctor who serves as the manager of community health centers, often leading to
situations in which a nurse take action treatment. This phenomenon of course is
frequently encountered in various health centers, especially in areas tepencil.
With the transfer of this function, it can certainly be neglected nursing
functions. And of course this is not a legal protection, because it is not
accounted for in a professional manner.
In 1989, as an organization PPNI
nurse Indonesia began to struggle for the development of Nursing Law. Various
important events happening in the business success of this Nursing Act. In 1992
disahkanlah Health Act within which recognizes that nursing is a profession
(Health Law No.23, 1992). This event is important because previous recognition
that nursing is a profession merely expressed in government regulation (PP 32,
1996). And proposed a new law passed a bill Nursing Nursing in 2004.
We need to know that to make a law
can be done in 2 ways ie through government (the 1945 Constitution Article 5,
paragraph 1) and by the House of Representatives (State Legislature). For nearly
20 years fighting for the bill PPNI keperawtan through the government, in this
case Department of health RI . Funds spent was not small. But the fact that
until now the Bill of Nursing was ranked in the program's 250-National
Legislation (Prolegnas), which was in the year 2007 are on the order of 160
(PPNI, 2008).
Of course, knowledge of the
importance of the law of Nursing absolutely necessary. This is related to the
status of the House of Representatives which is the institution, so that
discussions are conducted is an issue that is going on in the community.
Therefore, pencerdasan to the public on the importance of Nursing Law was
included in the agenda DPR RI .
In Law On practice nursing in
Chapter 1 Article 1 that all three states:
"Nursing care is a process or
series of activities in nursing practice either directly or indirectly given to
the client system disarana and other health order, using a scientific approach
to nursing by the code of ethics and standards of nursing pratik.
And Article 2 reads:
"The practice of nursing
implemented based on Pancasila and based on the value of the scientific,
ethical and etiquette, benefits, justice, humanity, balance and protection and
safety of recipients and providers of nursing services.
B. LAW RELATING TO PRACTICE NURSING
The law practice of nursing has long
been discussed nurses. PPNI on its second national congress in Surabaya in 1980
began recommending the need for materials legislation for legal protections for
nursing personnel. Absence Act protections for nurses has not been able to
nurse fully responsible for the services they do. Overlap between duty doctors
and nurses still occurs and some higher education graduated nurses feel
prustasi the absence of clarity about the roles, functions and authority. It
also causes all nurses are considered equal knowledge and skills, regardless of
scientific background they have.
Laws and regulations that exist in
Indonesia related to nursing practice:
1. Law no. 9 In 1960, on
issues of health
Chapter II (duty of government), including
article 10 states that the government regulate the legal position, authority
and legal ability.
2. Law no. 6 year 1963 on
health
This law is a translation of the
Law. 9 1960. The law distinguishes health care and not a graduate degree. Labor
scholars include doctors, dentists and pharmacists doter. Nurses not included
in the graduate labor or health workers with low education, including midwives
and pharmacy assistants in performing duties which under the supervision of
physicians, dentists and pharmacists. In certain circumstances the low
educators can diberikaqn terbats authority to carry out their work without
direct supervision.
This Act may be said to have been
using since only a dichotomous mengklaripikasikan health workers (labor and not
a graduate degree). The law also does not regulate the legal basis for health
workers in carrying out their work. In this Act has not listed the various
types of power it is today nursing graduates and nurses are placed in a
position that does not have a legally independent responsibility of having to
depend on other health professionals.
3. No health legislation. 14
of 1964, concerning mandatory keja paramedics
In article 2, paragraph (3) that the
health dijelasakan baccalaureate, medium and low wqajib shall work with the
government running for 3 years. In chapter 3 dihelaskan that while working for
the government, health workers dimaksut in article 2 has sebagain position that
civil servants civil service rules also apply to them. The law for the time being
is not in accordance with the government's ability to raise civil servants.
Management of work shall also not clear in the law as an example of how where
sisitem pesrta compulsory recruitment of candidates for employment, what
sanctions if a person is not required to work etc menjalankaqn. Noteworthy in
this Act, another nurse position expressed as labor helpers for academic health
professionals including doctors, so that from the aspect propesionalisasian,
nurse it's still far from the authority responsible for his own ministry.
4. No. SK Menkes. 262/per/VII/1979
year 1979
Differentiate into two groups,
namely medical paramedic nursing (including midwifery) and non keperawata
paramedic. From the legal aspect, sartu thing to be noted here that midwives
are no longer separate, but also the category of nursing personnel.
5. Permenkes. No. 363
/ Minister / per/XX/1980 1980
The government made a clear
statement difference between nursing staff and midwives. Midwives as well as
doctors, authorized conduct private practice, while nursing staff are not
legally allowed. Doctors can open a private practice to treat the sick and
midwives to help birth and family planning services. This rule may be said to
be irrelevant or unfair to propesi nursing. We ketahuai Other countries allowed
private practice nurse. In the field of curative nurses must replace or fill
kekujrangan for doctors to treat disease chiefly dipuskesmas-clinic but legally
it is not protected, especially for nurses who extend service at home. If it is
not officially recognized, the nurse should be exempt from curative care or
treatment to actually undergo a nursing care.
6. Decree of Minister of State for
Administrative Reform No.. 94/Menpan / 1986, dated 4 November 1989,
about functional nursing personnel and the system of credit points.
In this system, explained that the
nursing staff can take a position or rank up every 2 years if it fulfills
certain credit score. In SK This nursing personnel in question are: penyenang
health, which had reached class II / a, Regulatory Rawat / Health Nurse /
Midwife, Bachelor / Diploma of Nursing and Bachelor / SI Nursing.
This system is advantageous because
nurses can rise in rank and are not dependent on rank / group supervisor
7. No health legislation. 23
of 1992
It is a law that many members
opportunities for professional development including nursing practice as stated
in this law on standards of practice, patient rights, authority, and legal
protection for the health professions, including nursing.
Some statements chan Act. No. 23 Th.
1992 which can be used as a reference for nursing praaktik lawmaking is:
a. Article 32 paragraph 4
Implementation of medication and or
treatment based on medical science and nursing science, can only be carried out
by health workers who have the expertise and authority to do so.
b. Article 53 paragraph I
Health workers are entitled to legal
protection in carrying out tasks within their profession.
c. Article 53 paragraph 2
Health personnel in performing their
duties shall be obliged to comply with professional standards and respect the
rights of patients.
C. LAW RELATING TO HEALTH
1. Act - Act 23 of 1992 on health
Article 32
(1) Healing sickness and recovery
keschatan organized to restore the health status of the disease, restore body
functions due to defective or eliminate defects.
(2) Healing sickness and health
recovery done with medication and or treatment.
(3) Medication and or treatment can
be done based on the science of medicine and nursing or other means that can be
accounted for.
(4) Implementation of medication and
or treatment based on medical science or nursing can only be performed by
qualified health personnel and the authority to do so.
Article 50
(1) Health workers on duty conduct
or conduct health activities in accordance with its expertise and competence of
health workers or bcrsangkutan.
Article 53
(1) Health workers are entitled to
legal protection in carrying out duties in accordance with the profession.
(2) Health personnel in performing
their duties shall be obliged to comply with professional standards and respect
the rights of patients.
Article 54
(1) Against keschatan power who make
mistakes or omissions of data to carry out their profession subject to
disciplinary action.
(2) Determination of the presence or
absence of mistake or kalalaian referred to in subsection (1) is determined by
the Disciplinary Panel of Health Workers.
Article 55
(1) Everyone is entitled to damages
due to errors or omissions committed health workers.
2. PP no.32 of 1996 on health
Article 4
(1) Health workers can only do
health measures after health workers concerned have permission from the
Minister.
3. KEPMENKES No.1239/2001
concerning the Registration and Nursing Practice
Chapter III
Article 8
(1) Nurses can carry out the
practice of nursing in health care facilities, and individual or group
practices.
(2) Nurses in implementing nursing
practice in health care facilities should have a SIK.
(3) Nurses practice in conducting
individual / group must have siip.
Chapter IV
Article 15
Nurses in nursing practice is
authorized to carry out:
(1) Implement nursing care which
includes assessment, nursing diagnosis determination, planning, implementing
and evaluating nursing actions nursing.
(2) Nursing actions as referred to
in point a include: nursing interventions, nursing observation, education and
health counseling.
(3) In implementing nursing care as
referred to paragraphs a and b must be in accordance with the standards of
nursing care established by professional organizations.
(4) Service medical action can only
be made by a written request from the doctor
Article 17
Nurses in implementing nursing
practice must be in accordance with the authority given, based on education and
experience and to provide services required to comply with professional
standards.
Article 20
(1) In life-threatening emergencies
person / patient, nurse authorized to perform services outside the health
authority as referred to in Article 15.
(2) Emergency services referred to
in paragraph (1) is intended for saving lives.
CHAPTER III
DISCUSSION PROBLEM
A. Malpractice
Malpractice is a very general term
and does not necessarily connote its jurisdiction. Literally "mall"
has the meaning of "one" and "practice" has the meaning of
"implementation" or "action", so malpractice means
"execution or misconduct." Although the literal meaning of the term
so but most used to describe the act is wrong the implementation of a
profession.
While the definition of health
professional malpractice is "negligence of a person's doctor or nurse to
use the level of skill and knowledge in treating and caring for patients, which
is commonly used for patients or those injured by size within the same" (v.
Valentin. La Society de Bienfaisance mutuelle de Los Angelos, California,
1956).
B. SOME PROBLEMS OF LAW AND
PRACTICE NURSING
Various legal issues in nursing
practice have been identified by experts. Some issues are briefly discussed
here include:
· Signing Legal Notices
Nurses are often asked or required
to sign as a witness. In this case, the nurse should not make statements that
can be interpreted to eliminate the influence. In regard to the testimony of
the nurse suggested referring hospital policy or policies of superiors.
· Format Approval (Consent)
Various formats approval services
provided by the institution in the form of a quite varied. Some hospitals
provide consent form at the beginning of the patient in the hospital that
contains statements and ability to care for patients undergoing treatment.
Other form of agreement is format the operating agreement. Nurses in the
approval process is usually served as a witness. Prior information from the
surgeon or nurse about what to do with risk.
· Insident Report
Every time a nurse find a good
accident on patients, visitors and health care workers, nurses must immediately
make a written report called the incident report. In clinical situations,
accidents often occur as the patient fell from the bathroom, her fingers cut
off by the tool during melakuakan treatment, medication errors and provide
others. In each accident, the physician should be notified immediately.
Some hospitals have provided a
format for this purpose. If the format of the event can not be written without
using the book format. Things that need to be considered in recording the
incident report include:
- according as it is written incident
- write the action you are doing
- write your name and your signature
clearly
- mentioned the time of the incident
found
· Recording
Registration is day-to-day
activities that can not be separated from the nursing care performed by nurses.
Logging is one of the important components that provide legal testimony
sources. However mahirnya your skills in providing care, if not recorded or
recorded but walkin complete, can not help in the trial. Each finished doing an
action the nurse should be noted clearly tindkan performed and the patient's
response and action lists and action given time signature that gives the
action.
· Supervision of Drug Use
Government Indonesia have set the
distribution and use of drugs. No drug that can be bought freely, and others
must be purchased with a prescription. Medications such as narcotics kept
stored in a secure and locked and only authorized individuals oprang can remove
it. For only legally acceptable in spending and use of this class of drugs
nartkotik, nurses should always pay attention to the correct procedures and
pncatatan.
· Abortion And Beyond Natural
Pregnancy
Abortion is an initial outlay of
fetal gestation period that fetus currently do not have the strength to
survive. Abortion is the destruction of an unlawful act, or causing premature
human fetus before the birth naturally.
Abortion has become an international
issue, and various opinions have been put forward both in favor and against.
Factors that promote abortion in part because:
- Rape
- Men are not responsible
- For mental health
- Health
- Not being able to care for baby
- Teens
- Still in school
- Economy
(KR, 1994)
What is meant by that is beyond
birth naturally include birth acquired through sexual intercourse with a
married couple where it should be. For example through invirto fertilization
(IVF).
In Indonesia every year there were
2.6 million abortions. As many as 700,000 abortions perpetrators are teenagers
or women aged under 20 years. The main cause is a lack of protection for women.
"Survey of the World Health Organization (WHO), 2006, resulting in 68,000
deaths abortion. Abortion causes millions of women injured and permanently
disabled, "(Atwirlany). According to Deputy III Women's Protection
Ministry of Women Empowerment Susilowati Poerjoto Endang said, most
players have an abortion because of unwanted pregnancies. It shows one of the
main factors is the lack of protection of abortion on women.
Often women, especially young women,
are treated indecency of male friends. Not infrequently they have experienced
sexual violence from relatives, neighbors, or even father. According
Susilowati, lack of protection of women's drug addiction resulted in young
girls. In 2007, The Women's Ministry of drug abuse deaths recorded 15,000
people per year. "The Ministry has facilitated 135 districts and city in
Indonesia established the protection of women in order to prevent the case it
does not grow and spread to the villages, "he said. Each local government,
he added, need to create a policy-based gender equality. They should implement a
zero tolerance policy on violence against women.
"From the research who, it is
estimated 20-60 percent of abortions in Indonesia is intentional abortion
(induced abortion). research in 10 city large and six counties in Indonesia estimates
that about 2 million cases of abortion, 50 percent occurred in urban
areas. cases of abortion in urban done secretly by health (70%), while
in the countryside conducted by a shaman (84%). Most abortion clients are in
the age range 20-29 years.
Abortion in Indonesia prohibited by
law (Act) ri number 23 year 1992 about health and also to the fatwa by Muslim
clerics council Indonesia (MUI) number 4 in 2005. (But fatwa allowing abortion
in an emergency where the life of the mother is threatened).
Abortion Controversy
Abortion in Indonesia is still an
act that is clearly prohibited, unless there is a specific medical indication
resulting in endangerment of the life of the mother. In the international world
itself there are two major groups, namely pro-life (against abortion) and
pro-choice (which is not opposed to abortion) follows with arguments
melatarbelakanginya.Di Indonesia itself, although abortion is prohibited, but
still many women who have abortions. Well done based on a specific medical
indication or indications of non-medical.
In abortion, we tend to see it from
the non-moral, because the moral problem must be placed in the corridor alone,
and certainly not moral in moral corridor incorporated elements of law. Some
examples of how sometimes the moral and legal, in his view, was not able to
answer the problem.
Example A: A woman who was raped
turned out to get a pregnancy she does not want. These women are victims of
rape in terms of the force of ethnic cleansing in which he was one of the
ethnic groups who want to be swept clean.
Example B: A woman who was raped
turned out to get a pregnancy she does not want. These women are victims of
rape in the context of crime in the family.
Example C: A woman who was raped
turned out to get a pregnancy she does not want. These women are victims of
rape in the context of crime in the workplace. He himself is married and has
children who are good and funny
Example D: A woman who was raped
turned out to get a pregnancy she does not want. These women are victims of
rape in the context of ordinary crime. She was raped because there are robbers
who entered her home.
Example E: A woman who was about to
hold a marriage, was already pregnant before the marriage takes place. While
her husband own escape somewhere and can not be traced back
If these women are required to
maintain the pregnancy, we are sure she will bear a heavy psychological burden
and give birth to an unwanted child would be a burden and a heavy blow to them
both. And it could be a birth to children even not well taken care of, either
by himself or his family. If this happens the cycle of violence is endless
From this point, sometimes I think,
should abortion is the way out? and if he wanted to have an abortion, and if
abortion is illegal, it will actually threaten his own life, because he would
go to clinics or even third-class to a traditional healer, as some recent
cases.
· Death and Related issue
Legal issues related deaths denagn
include a statement of death, post-mortem / autopsy and organ donation. Death
by a doctor and declared legally written in letter pronouncement of death.
Letter This statement is usually made several copies and family got one sheet
to be used as the basis for notice to relatives and insurance purposes. In
certain circumstances such as for the purposes of justice, to do post-mortem on
the dead.
C. Legal protection FOR NURSING
Nurses as professionals accountable
for decisions and actions. In carrying out everyday tasks it is possible to
make errors and omissions nurses either intentional or unintentional.
To run the practice, the nurse must
legally protected primarily from malpractice lawsuits and negligence in an
emergency. For example, suppose there is a law in the United States called the
Good Samaritan Acts that protect health workers in delivering relief in
emergencies. In Canada, there is a traffic law that allows each person to help
accident victims in every situation, called Traffic Acts.
In Indonesia, has been rising with
23 health legislation in 1992 to provide a way for government regulation,
including laws here governing nursing practice guidance and protection from
malpractice. In many developed countries where malpractice claims against
professionals in increasing numbers, the various areas of service health has
been protecting health workers, including nurses liability insurance or
malpractice insurance. Along with the times, it is possible future malpractice
insurance should also be considered for all health workers including nurses in
Indonesia .
D. PREVENT LEGAL ISSUES
Malpractice is still a topic in the
health world. Various health, including nursing practice has been directed to
prevent malpractice. Various health law practice has begun strived to provide
direction for professional practice and health protection practices. Judicial
profession more widely discussed for the health law thinkers (eg PERHUKI and
government) which can provide legal guardianship for health workers and the
community.
The problem is the law is complex
because it involves the fate of mankind. In response to this we so remember the
old slogan "prevention is better than cure". It would prevent legal
problems better than legal sanction. For this the nurse should know the
principles in preventing law.
Below are discussed some things you
can do is nurse nurse defender of the legal issues:
1. Know the law or the laws that
govern your practice.
2. Do melakuakn anything you do not
know how to do it (if necessary, learn how).
3. Keep your practice competition,
it is important to follow nursing continuing education.
4. As a prosecutor for improving
practice, get feedback, and knowledge gaps / skills do self-assessment, the
evaluation, audit and evaluation of the supervisor.
5. Do not be careless in the
practice of nursing.
6. Keep attention on patients and
their families.
7. Often communicate with others, do
not shut down.
8. Record an accurate, objective and
complete, not removed.
9. Delegate is safe and legitimate,
the preparation and the ability to know the people under your supervision.
10. Help support the development of
policies and procedures (the legal entity).
11. Follow malpractice insurance, if
it is currently available.
(Jones, 1993)
E. REGULATIONS IN NURSING PRATIK
1. Underlying Importance of
Regulation
In order to protect the public from
incompetent practice nurses, as Nursing Council Indonesia the future of nursing
practice set out in the Act shall perform its functions. Nursing Council
through competency test would limit the awarding authority implementing nursing
practice for nurses yan just have the knowledge required to practice. System of
registration, licensing and certification will reassure the public that nurses
who practice nursing has the knowledge required to work according to standards.
Society needs nursing services as part integrar quality of health care, and
obtain kepastianhukum the delivery and organization of nursing services.
2. PURPOSE OF REGULATIONS
The purpose of the regulation is as
follows:
To be more professional nurses and proportionally
to the responsibilities that must be met.
Is not expected to happen any
overlap.
Avoiding malpractice occurs which
may occur.
Improving the quality of
professional services by following the development of science and technology
through education and training in accordance with the field.
3. COMPONENTS OF REGULATIONS
First, nursing as a profession has a
characteristic that is a group of knowledge (Body of Knowledge) which underlies
keperampilan masalahg in order to complete the nursing practice, education that
meets high standards and held diperguruan; stndar control over practice;
bertangguang responsible and accountable to the actions taken ; chose the
nursing profession as a lifelong career, and gained public recognition as an
independent function and full authority to administer and nursing care system
oriented to the needs of clients (individuals, families, groups and
communities).
Second, the full authority to work in
accordance with the nursing science is learned in a formal nursing education
system and standardized according to the nurse to be accountable for decisions
and actions. Authorities of the implications for the willingness to be sued, if
the nurse does not work according to the standards and code of ethics.
Therefore, the system should be regulated registarasi, licenses and
certifications specified premises nperaturan and legislation. This system will
protect the public from incompetent practice nurses because nursing council
Indonesia the future of nursing practice set out in the Act shall perform its
functions. Nursing Council through competency test would limit the provision of
nursing practice kewenagan perform only for nurses who have knowledge
dipersyaratakan to practice. System of registration, licensing and certification
will reassure the public that nurses who practice nursing has the knowledge
required to work according to standards.
Third, nurse has given konstibusi in
improving health status. Nurse's role in providing health services ranging from
government and private services, from urban to remote rural and frontier. But
devotion is in fact not been matched by pemberioan legal protection, and even
tend to be the object of the law. Nurses also have the competence scientific,
rational attitude, ethical and professional, high spirit of dedication,
disciplined, creative, skilful, virtuous, and to uphold professional ethics. In
addition, the scope of the law profession has a clear purpose, absolute
profession, common interests of various parties (the public, the profession,
the government and other stakeholders), a balanced representation, optimization
of the profession, flexibility, efficiency and harmony, universal, justice, and
equality and suitability interprofesioan (WHO, 2002).
Fourth, the health care needs of the
community nursing service in particular is increasing. This is due to the
paradigm shift in the delivery of health care, medical model of care that
focuses on the diagnosis and treatment of disease, into a more holistic
paradigm that healthy look and disease symptoms as information and not as the
focus of service (Cohen, 1996). Besides that, people need nursing care that is
easily accessible, quality services keperaweatan integrar as part of the health
service, and obtain legal certainty to the provision and delivery of nursing
services.
CHAPTER III
CLOSING
A. CONCLUSION
The conclusion of the paper that has
been discussed in the previous chapter are as follows:
1. Nurses have given a great
contribution in improving health status.
2. Health care needs of the community
nursing service in particular is increasing.
3. May 12, 2008 is World Nursing Day.
In Indonesia, memontum will be used to encourage the various parties ratify the
Bill of nursing practice.
4. Indonesian National Nurses
Association (PPNI) assuming that the Act would provide legal protection for the
public against nursing care and the nursing profession.
5. Indonesia , Laos and Vietnam are
three ASEAN countries that do not have Nursing Practice Act. Whereas ,
Indonesia produce large amounts of nurses.
6. Nurse Indonesia assessed level can
not compete globally.
7. Nursing Practice Act, too late for
ratification, let alone to question. While ASEAN countries such as Philippines,
Thailand, Singapore, Malaysia, already has a Law Practice Nursing (Nursing
Practice Acts) since many years ago.
8. The absence of protective
legislation for nurses has not been able to nurse fully responsible for the
services they do.
9. Konsil keperawatan bertujuan untuk
melindungi masyarakat, menentukan siapa yang boleh menjadi anggota komunitas
profesi (mekanisme registrasi), menjaga kualitas pelayanan dan memberikan
sangsi atas anggota profesi yang melanggar norma profesi (mekanisme
pendisiplinan).
10. UU Praktik Perawat, selain mengatur
kualifikasi dan kompetensi serta pengakuan profesi perawat, kesejahteraan
perawat, juga diharapkan dapat lebih menjamin perlindungan kepada pemberi dan
penerima layanan kesehatan di Indonesia .
REFERENCES
Rahajo J.Setiajadji. 2002. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan
Edisi 1. Jakarta :EGC
_______://my.opera.com/ramzkesrawan/blog/show.dml/3792781
_______://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/04/12/prn,20040412-06,id.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar